MAKALAH OTONOMI DAERAH PDF

adminComment(0)

Otonomi Daerah Dan Otonomi Khusus Makalah Pendidikan urusan pemerintahan urusan wajib otonomi daerah - urusan pemerintahan organisasi:: Otonomi Daerah Dan Otonomi Khusus Makalah Pendidikan otonomi dan pembangunan daerah - zerosugar - otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab . MAKALAH OTONOMI DAERAH - Download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or read online.


Makalah Otonomi Daerah Pdf

Author:BLAINE CORKINS
Language:English, Portuguese, Arabic
Country:Andorra
Genre:Politics & Laws
Pages:580
Published (Last):07.09.2015
ISBN:440-9-73030-836-4
ePub File Size:25.68 MB
PDF File Size:19.35 MB
Distribution:Free* [*Sign up for free]
Downloads:35589
Uploaded by: CARLINE

Otonomi Daerah Dan Otonomi Khusus Makalah Pendidikan otonomi dan pembangunan daerah - bestthing.infoess - dari pusat sampai daerah dan. b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan. Universitas Indonesia Library >> UI - Disertasi (Membership). Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan: studi kasus di kabupaten Kendal dan.

Such preparations are related to human resources capacity, the competences in running the tasks, and financial management capacity. Regulation dynamics, local autonomy, decentralization.

Related titles

Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara, Bumi Aksara: Jakarta. Handoyo, B. Hestu Cipto.

makalah hkn kelompok 3 - BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...

Joeniarto, M. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya.

Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of administrative decentralization. Pendelegasian delegation or institutional pluralism yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat.

 |  

Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan discretion dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang sovereign-authority.

Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya; b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; c.

Otonomi daerah

Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya. Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyakarat lokal dengan Pemdanya.

Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling -2 tinggi antara pelayanan publik dari Pemdanya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD-nya Hyman, Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi maximizing social welfare dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal.

Disinilah arti penting desentralisasi dalam pengambilan keputusan publik yang diperdebatkan antara pemerintah lokal dengan DPRD-nya.

Lingkungan ini memungkinkan baik aparat Daerah maupun DPRD dituntut untuk responsif terhadap aspirasi masyarakatnya. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Sebaliknya proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga dibarengi dengan kenyataan bahwa Daerah akan mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

tugas pkn (tujuan dan manfaat otonomi daerah)

Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. Demikian juga distribusi pajak Daerah antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat.

Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah Pusat untuk memiliki basis pajak-pajak yang besar.

Tindakan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Daerah mematuhi ketentuan yang berlaku, dimana telah ditetapkan secara tegas kriteria dari pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah. Regulation dynamics, local autonomy, decentralization.

Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara, Bumi Aksara: Jakarta. Handoyo, B.

Hestu Cipto. Joeniarto, M. Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni: Bandung.Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan discretion dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang sovereign-authority.

Decentralization in Developing Country. Kondisi inilah kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam pelaksanaan otonomi Daerah 2.

Penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia: Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah Pusat untuk memiliki basis pajak-pajak yang besar.

Situmorang, Victor M.

Terima kasih. Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwaperangkat pemerintahan daerah dengan kewenangan-kewenangan otonominya harus mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

STEPHANY from Olathe
I relish certainly. Please check my other articles. I take pleasure in ski jumping.
>